FALANESIA.com — Surahman, S.Pi., M.Si., resmi dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate. Mantan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun (Unkhair) ini dilantik langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman bersama 10 pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, Kamis (01/10/2026).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Wali Kota Ternate Nomor 821.2/KEP/2773/2026 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, yang telah ditetapkan pada 30 September 2026.
Sebelum melenggang ke kursi pimpinan OPD yang menangani sektor bahari Kota Ternate tersebut, nama Surahman berhasil masuk dalam jajaran tiga besar hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk posisi Kepala DKP Ternate, bersaing ketat dengan Lutfi Buamonabot dan Ivan Munawar.
Rekam jejak Surahman di dunia akademis maupun organisasi kemasyarakatan terbilang cukup mentereng. Sebelum terjun penuh ke birokrasi, ia dikenal luas sebagai akademisi senior di Unkhair Ternate.
Berikut adalah rekam jejak dan portofolio perjalanan karir Surahman:
- Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unkhair (2014–2018)
- Ketua KNPI Maluku Utara (2016–2019)
- Ketua Harian KNPI Maluku Utara (2022–sekarang)
- Sekretaris HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda (2026–2031)
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate (Dilantik 1 Oktober 2026)
Pengalaman panjang di bidang akademis, organisasi kepemudaan, serta keterlibatannya dalam isu-isu strategis kelautan dan perikanan menjadi modal kuat bagi Surahman untuk memimpin DKP Kota Ternate.
Dalam arahannya usai prosesi pelantikan, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat baru bukanlah sekadar bentuk penghargaan, melainkan tanggung jawab besar kepada masyarakat dan negara.
Tauhid meminta seluruh pejabat yang baru dilantik, termasuk Kepala DKP Ternate, untuk segera tancap gas, bekerja secara transparan, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal daerah.
