FALANESIA, HAL-SEL — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya menekan angka stunting di wilayah Halmahera Selatan.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Bassam saat membuka kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Aula RSUD Labuha, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Selasa (13/10/2026).
Dalam sambutannya, Bassam mengungkapkan bahwa angka prevalensi stunting di Halmahera Selatan saat ini masih berada pada level 31,3 persen. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ia menegaskan bahwa stunting masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena tergolong tinggi di wilayah Maluku Utara.
“Audit kasus stunting ini tidak boleh hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka. Hasil audit harus benar-benar dijadikan dasar untuk merumuskan langkah penanganan yang konkret, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Bassam.
Ia menjelaskan bahwa tantangan penanganan stunting di Halmahera Selatan cukup besar, mengingat luasnya wilayah geografis serta jumlah penduduk yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antarlembaga agar intervensi yang dilakukan dapat menjangkau seluruh keluarga yang membutuhkan secara efektif.
Secara khusus, Bupati Bassam meminta dinas dan instansi teknis—seperti sektor kesehatan, perumahan dan permukiman, hingga pertanian—untuk memperkuat program intervensi spesifik dan sensitif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
“Penanganan stunting harus berbasis data akurat dan tepat sasaran. Kita perlu memperhatikan tidak hanya pengukuran rutin di Posyandu, tetapi juga temuan survei nasional yang mencakup aspek kesehatan, pola hidup, lingkungan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Bassam juga mendorong Dinas Kesehatan untuk mengintensifkan komunikasi dengan tim survei nasional agar temuan awal di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui program penanganan yang relevan.
Di samping peran pemerintah, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta para orang tua asuh atas kepedulian dan kontribusinya dalam mendampingi anak-anak berisiko stunting.
Kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Halsel ini dihadiri oleh Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, jajaran pimpinan OPD, Direktur RSUD Labuha, organisasi wanita, unsur pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, hingga kader Posyandu.
Melalui forum ini, hasil audit kasus stunting diharapkan melahirkan rekomendasi strategis sebagai pijakan utama penyusunan kebijakan dan program kerja tahun 2027.
Bassam juga kembali menekankan pentingnya peran garda terdepan di tingkat desa—seperti pendamping keluarga, kader KB, kader Posyandu, PKK, dan bidan desa—dalam mengawal upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan.
