FALANESIA,JAKARTA – Aksi “Taubat Pergerakan” yang diikuti oleh kader PMII seluruh rayon se UNUSIA dalam rangka memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi berbagai program yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi tersebut juga menuntut penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Koordinator Lapangan Aksi “Taubat Pergerakan”, Jumadil, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah mengalihkan penggunaan kekuasaan untuk membebaskan masyarakat dari berbagai persoalan, bukan justru menghadirkan dampak buruk melalui program-program yang merugikan rakyat.
“Aksi Taubat Pergerakan dalam rangka dua tahun Prabowo-Gibran ini merupakan desakan agar segera mengalihkan penggunaan kekuasaan sebagai alat untuk membebaskan masyarakat, bukan malah memberikan malapetaka melalui program-program yang merugikan masyarakat,” ujarnya dalam orasi di Lampu Merah Flover Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (20/10/2026).
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan yang belum terselesaikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berisiko bagi anak-anak sekolah, hingga Koperasi Desa (Kopdes) yang dianggap menjadi wadah penguatan kapitalisme. Menurutnya, berbagai program pemerintah lainnya juga dinilai hanya bersifat seremonial dan belum menyentuh akar persoalan masyarakat.
“Karhutla yang tak kunjung selesai, MBG yang malah menjadi racun bagi anak-anak yang bersekolah, Kopdes sebagai wadah penguatan kapitalisme, dan berbagai program lainnya yang hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh akar persoalan,” tuturnya.
Selain mengkritik program pemerintah, Taubat Pergerakan turut menyoroti para alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang kini berada di lingkaran kekuasaan. Jumadil menyebut Muhaimin Iskandar yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Juri Ardiantoro yang menjabat Wakil Menteri Sekretaris Negara sebagai sejumlah tokoh yang menjadi perhatian.
“Taubat pergerakan juga menyoroti para alumni PMII yang berada pada lingkaran kekuasaan seperti Muhaimin Iskandar Kemenko PM, Juri Ardiantoro Wamen Setneg dan banyak lagi, untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan menjunjung keberpihakan kepada kaum Mustad’afin sebagai bagian manhajul Harokah alumni PMII” tegsanya.
Dalam aksi tersebut, Taubat Pergerakan menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Kedua, mendesak pemerintah memperbaiki sistem pendidikan dan memprioritaskan sektor pendidikan di Indonesia.
Ketiga, Taubat Pergerakan menyatakan bahwa apabila pemerintah tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, mereka menuntut Prabowo-Gibran untuk dimakzulkan.
