FALANESIA, HALMAHERA SELATAN — Kebijakan pengangkatan bendahara baru di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 114 Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, memicu gejolak dan polemik di internal sekolah.
Langkah Kepala SD Negeri 114 Halsel, Rahima Kader, yang menunjuk Jamalia Usman—seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu—sebagai pengelola keuangan sekolah dipertanyakan oleh sejumlah guru.
Para guru menduga Jamalia Usman tidak pernah memiliki riwayat pengabdian sebagai guru honorer di sekolah tersebut maupun di instansi pemerintah lainnya. Namun, ia bisa memperoleh Surat Keputusan (SK) PPPK paruh waktu hingga akhirnya ditunjuk menduduki jabatan strategis sebagai Bendahara Sekolah.
“Kami sangat menyayangkan kalau oknum P3K paruh waktu ditunjuk sebagai bendahara SDN 114 Halsel. Karena yang bersangkutan tidak pernah honor, tapi diberikan SK P3K paruh waktu dan tidak lama kemudian Jamalia Usman diangkat menjabat bendahara,” ungkap seorang sumber internal sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (11/10/2026).
Menurut sumber tersebut, penunjukan Jamalia menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan tenaga pendidik. Pasalnya, di SDN 114 Halsel masih terdapat beberapa guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai lebih memenuhi kualifikasi dan memiliki rekam jejak pengabdian yang jelas.
“Makanya kami meminta, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) segera mengevaluasi Kepsek SDN 114. Karena pergantian bendahara ini memunculkan polemik di internal sekolah, kami khawatir jangan sampai konflik ini berkepanjangan dan berdampak terhadap aktivitas mengajar,” lanjutnya.
Melihat kondisi yang berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa, para guru mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera turun tangan melakukan penelusuran.
“Kalau masalah ini terungkap, kami berharap Badan Kepegawaian (BKPSDM) juga menelusuri status P3K atas nama Jamalia Usman sebab yang bersangkutan tidak pernah mengabdi sebagai guru honorer di sekolah maupun instansi pemerintah,” tegas sumber tersebut.
Butuh Verifikasi dan Clarifikasi Resmi
Meski sorotan tajam mengarah pada proses pengangkatan dan keaslian SK kepegawaian Jamalia Usman, dugaan mengenai riwayat pengabdian tersebut masih memerlukan verifikasi objektif melalui dokumen kepegawaian serta keterangan resmi instansi berwenang.
Klarifikasi menyeluruh dari Kepala SD Negeri 114 Halmahera Selatan, Rahima Kader, sangat diperlukan untuk menjelaskan pertimbangan serta dasar hukum penetapan bendahara baru tersebut. Selain itu, langkah tanggap dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Halmahera Selatan dinilai krusial guna memastikan seluruh tata kelola administrasi, keuangan, dan status kepegawaian berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi resmi dari Kepala Sekolah SDN 114 Halsel, Dinas Pendidikan, maupun BKPSDM Kabupaten Halmahera Selatan masih terus diupayakan oleh wartawan.
