Fala.co.id – Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Disparbud-Ekraf) Halmahera Selatan berjanji memfasilitasi Komisi III DPRD Halsel melakukan kunjungan langsung ke sejumlah resort di Kecamatan Bacan Timur.
Kunjungan lapangan atau one the spot itu merupakan tindak lanjut pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Disparbud-Ekraf dan Komisi III DPRD Halsel pada Senin (24/8/2026).
Kepala Disparbud-Ekraf Halsel, Ali Dano Hasan, mengatakan pihaknya siap mendampingi anggota Komisi III turun langsung ke Kusu Island Resort di Desa Sabatang, Kecamatan Bacan Timur.
“Saya sudah sampaikan dalam RDP bahwa akan memfasilitasi anggota DPRD komisi III untuk turun ke Kusu Island Resort di desa Sabatang, Kecamatan Bacan Timur,” ujar Aldo, sapaan Ali Dano Hasan.
Tak hanya Kusu Island Resort, Disparbud-Ekraf juga berencana mengajak Komisi III DPRD Halsel mengunjungi dua resort lainnya, yakni Sali Bay Resort dan Proco Island Bambu Resort.
“Jadi nanti kita jadwalkan bersama komisi III turun di tiga resort yang masih aktif beroperasi di Bacan Timur, Halmahera Selatan,” tandasnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Halsel, Safri Talib, membenarkan adanya pembicaraan mengenai rencana kunjungan lapangan ke Kusu Island Resort. Namun, ia mengatakan jadwal kunjungan belum ditetapkan.
“Tetapi jadwal kunjungan ke kawasan resort belum disepakati. Nanti kita agendakan bersama Disparbud-Ekraf Halsel,” ujar Ketua Fraksi PKB, Safri Talib.
Menurut Safri, dalam RDP tersebut Disparbud-Ekraf menjelaskan bahwa resort yang berada di Pulau Kusu memiliki standar internasional. Bahkan, desain hotel disebut masuk kategori bintang tiga.
“Iya, pak kadis Aldo laporkan di sana itu kategori hotel bintang 3 jadi torang komisi III mau pastikan kondisi riilnya seperti apa terus bisnis apa saja yang digarap pengelola resort,” pungkasnya.
Rencana kunjungan Komisi III DPRD Halsel ke Kusu Island Resort berlangsung di tengah sorotan terhadap aktivitas resort tersebut.
Aktivitas Kusu Island Resort kini tengah dalam penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara. Penyelidikan itu berkaitan dengan dugaan sejumlah aktivitas ilegal, mulai dari bisnis pengolahan kayu atau somel, penggunaan kayu besi yang disebut tidak mengantongi izin dari otoritas kehutanan, hingga dugaan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.
Selain itu, terdapat dugaan penambangan hutan mangrove serta pembangunan jetty di kawasan pesisir Pulau Kusu.
Sejumlah pejabat juga telah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Maluku Utara terkait perkara tersebut. Mereka antara lain Kepala Disparbud-Ekraf Halsel Ali Dano Hasan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halsel Samsu Abubakar, perwakilan KPH Halsel Fajri Ahmad, dan Kepala Desa Sabatang Imran Wahid. (*)
