Bacan, Maluku Utara — Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Halmahera Selatan memanfaatkan momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 untuk memaparkan capaian program sekaligus tantangan yang dihadapi sepanjang semester pertama tahun ini.
Kepala DP3AKB Halmahera Selatan, Apt. Karima Nasaruddin, mengatakan peringatan Harganas ke-33 mengusung tema “Ayah Wajib Hadir: Ayah Terlibat, Anak Hebat, Keluarga Kuat”. Tema tersebut menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh dan mendukung lahirnya generasi emas Indonesia.
“Momentum Harganas menjadi pengingat bahwa ketahanan keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Kehadiran ayah tidak hanya penting dalam pengasuhan, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter anak hingga pencegahan stunting,” ujar Karima dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Karima mengakui keterbatasan anggaran membuat sejumlah program belum dapat dijalankan secara optimal. Meski demikian, DP3AKB tetap melaksanakan berbagai kegiatan prioritas, mulai dari pelayanan KB gratis, edukasi kesiapan pranikah, pemenuhan hak kesehatan dasar, penguatan pola asuh keluarga, hingga kampanye publik #AyahWajibHadir.
Di tengah keterbatasan tersebut, DP3AKB Halmahera Selatan berhasil membukukan sejumlah capaian di tingkat nasional pada semester I 2026.
Pertama, Halmahera Selatan masuk dalam 10 besar nasional pada pelayanan KB serentak awal tahun 2026 untuk peserta baru metode kontrasepsi jangka panjang dengan capaian 207,34.persen. Kedua, daerah ini menempati 14 besar nasional untuk capaian metode kontrasepsi dengan realisasi 166,16 persen. Selain itu, DP3AKB Halmahera Selatan juga menjadi daerah dengan jumlah akseptor pelayanan KB serentak terbanyak di Provinsi Maluku Utara.
Menurut Karima, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan program keluarga berencana di Halmahera Selatan tetap berjalan efektif meski menghadapi keterbatasan fiskal. Ke depan, pihaknya berharap dukungan anggaran dapat ditingkatkan agar berbagai program perlindungan perempuan, anak, dan keluarga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. (*)
