FALANESIA.com — Rencana penerapan parkir berbayar di RSUD Labuha menuai penolakan keras. Samurai Maluku Utara menilai kebijakan tersebut salah arah jika pelayanan kesehatan justru dibarengi dengan pungutan kepada masyarakat.
Penolakan itu disampaikan dalam aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Wahyudi M. Nur. Massa menilai pemerintah daerah dan manajemen RSUD Labuha seharusnya membenahi kualitas pelayanan, fasilitas, kebersihan dan pengelolaan limbah sebelum memikirkan pungutan parkir.
“Jangan jadikan rumah sakit sebagai ladang pendapatan dengan membebani masyarakat yang sedang mencari pelayanan kesehatan,” tegas Wahyudi.
Samurai mempertanyakan logika kebijakan tersebut. Pasien dan keluarga pasien datang ke rumah sakit bukan untuk mencari keuntungan, melainkan karena membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, menurut mereka, parkir berbayar berpotensi menambah beban masyarakat, terutama keluarga pasien yang harus berada di rumah sakit dalam waktu lama.
Samurai juga menyoroti sejumlah persoalan fasilitas dan kebersihan RSUD Labuha. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengejar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak terpenuhi.
Lima Tuntutan Samurai
Dalam aksi tersebut, Samurai Maluku Utara mendesak:
- Hentikan realisasi parkir berbayar di RSUD Labuha.
- Evaluasi Direktur RSUD Labuha.
- Tambah armada pengangkut sampah.
- Tingkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan RSUD.
- Perbanyak tempat sampah B3 di lingkungan RSUD.
Wahyudi menegaskan, apabila pemerintah tetap memaksakan parkir berbayar, publik berhak mempertanyakan dasar hukum, mekanisme pemungutan, besaran tarif, pengelolaan serta penggunaan pendapatan dari kebijakan tersebut.
Samurai meminta pemerintah daerah tidak keliru menempatkan prioritas: rumah sakit harus menjadi tempat pelayanan dan keselamatan masyarakat, bukan ruang untuk memburu pemasukan dari pasien dan keluarga pasien.
